SumatraLink.id, Lampung – Sejumlah petani penggarap lahan terbengkalai di Komplek Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Kotabaru, Kabupaten Lampung Selatan, mengeluhkan pungutan uang sewa. Uang sewa Rp 300.000 per meter atau Rp 3 juta per hektare dinilai sangat memberatkan petani.

Menurut Ahmad (33 tahun), petani singkong di lahan kosong terbengkalai depan Kantor Gubernur Lampung, sebenarnya pemerintah daerah berterima kasih masih ada warga yang mau memanfaatkan lahan kosong yang tidak terurus sejak mangkraknya pembangunan komplek Pemprov Lampung di Kotabaru.

“Kalau tidak digarap petani, bisa dibayangkan jadi hutan belantara lokasi ini. Soalnya tidak ada lagi kelanjutan pembangunan Kotabaru ini bertahun-tahun,” kata Ahmad saat ditemui di lahan kebun singkongnya, pekan lalu.

Dia mengatakan, sejak lahan tersebut kosong karena berhenti pembangunan komplek Pemprov Lampung, warga berinisiatif memanfaatkan lahan kosong untuk menanam singkong, jagung, dan tanaman lainnya. Namun, setelah berlalu, Pemprov Lampung mau mengambil uang sewa kepada petani.

Di lahan “tidur” tersebut, Ahmad menggarap dua hektare untuk tanaman singkongnya. Lahan tersebut ia kelola dengan mengeluarkan modal mulai dari pengolahan lahan, bibit, dan pupuk, serta biaya pemeliharaan hingga beberapa bulan sampai panen.

Memasuki waktu panen, Ahmad harus mengupah beberapa pekerja untuk memanen singkongnya lalu diangkut ke mobil untuk dijual ke pabrik pengolaha tapioka di daerah lain.

“Semua itu harus mengeluarkan biaya tidak kecil. Nah, sekarang pemprov mengambil sewa lahan yang sangat mahal Rp 3 juta per hektare,” kata Ahmad.

Menurut dia, lahan yang digarapnya saat ini, bekas lahan orang tuanya yag dijual kepada pemerintah untuk Pembangunan Kotabaru Lampung. “Memang sebelumnya lahan ini milik rakyat, karena ada pembangunan dijual ke pemerintah. Sekarang bangunannya mangkrak terbengkalai,” kata Ahmad, yang juga lulusan seorang sarjana.