SumatraLink.id -- Tiba-tiba rapat 14 menteri dibawah Menko Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Ekuin) menghentak Presiden Soeharto.

Presiden kedua yang berkuasa 31 tahun era orde baru tersebut, terpaksa membujuk Wakil Presiden BJ Habibie untuk masuk dalam Kabinet Reformasi, yang sebelumnya Kabinet Pembangunan VII.

Topik rapat yang dibahas dalam kabinet masalah mendesak yakni perekonomian. Berdasarkan laporan peristiwa huru hara pada tiga hari terakhir yakni 13, 14, dan 15 Mei 1998, akhirnya Bulog bersuara.

Bulog menyatakan, situasi huru hara, kerusuhan dan penjarahan semakin parah terjadi di mana-mana. Parahnya, stok beras makin tidak terawasi dan tidak terkendali.

Intinya, yang membuat Soeharto ‘geram’, ada 14 menteri menolak ikut bergabung lagi melalui surat pernyataan mundur, dan juga sekaligus mendesak agar presiden segeramundur.

Ke-14 menteri tersebut berpandangan, solusi membentuk sebuah kabinet baru tidak akan memecahkan masalah yang sedang terjadi sangat krusial. Kalaupun dibentuk kabinet baru, mereka menolak masuk jajaran.

Hal ini seperti terjadi pada Kabinet Seratus Menteri dibawah Presiden Soekarno. Saat itu, rakyat dan mahasiswa bergerak semua. Jalan-jalan diblokade, semua ban kendaraan dikempesi, agar kondisi benar-benar lumpuh.

Gejolak menteri-menteri bidang Ekuin tersebut, membuat Presiden Soeharto tiba-tiba mempercepat pengunduran dirinya sebagai presiden yang telah berkuasa 31 tahun.

Tanggal 20 Mei 1998 malam, dalam kisah buku “Siapa Mengkhianati Pak Harto?” penulis A Makmur Makka, beliau menyatakan ingin mundur hari Senin, 21 Mei 1998. Hari tersebut dipercepat dari sebelumnya (yang direncanakan) pada Kamis, 24 Mei 1998.

Dalam pidatonya, Soeharto tidak menyatakan mundur, akan tetapi berhenti sebagai presiden. Jabatan presiden dilanujutkan Wapres BJ Habibie. (Mursalin Yasland)