Home > Kabar

KPU Bandar Lampung Minta Hak KPPS Jangan Dipotong

Kalau ada yang memotong kami laporkan ke Pemkot Bandar Lampung.
Ilustrasi sosialisasi Pemilu 2024. (Foto: Dok Republika)
Ilustrasi sosialisasi Pemilu 2024. (Foto: Dok Republika)

SumatraLink.id, Lampung – KPU Bandar Lampung meminta penyelenggara pemilu tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tidak memotong hak Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

Ketua KPU Bandar Lampung Dedi Triyadi mengultimatum kepada ketua dan bendahara PPK dan PPS secara tegas dilarang memotong hak yang diterima KPPS selama bertugas dari 25 Januari hingga 25 Februari 2024.

“Jangan ada potongan apapun, kalau ada yang memotong kami laporkan ke Pemkot Bandar Lampung,” kata Dedi Triyadi di Bandar Lampung, Selasa (30/1/2024).

Dalam arahannya kepada 126 orang bendahara PPK dan 20 bendahara PPS, Dedi mengatakan, hak KPPS diantaranya gaji, honor bimbingan teknis (bimtek), dan transportasi harus dibayarkan kepada KPPS. Untuk pertanggungjawabannya, dia mengatakan akan membuat formatnya agar dapat diketahui realisasinya.

Beberapa anggota KPPS yang telah dilantik beberapa waktu lalu, mengeluhkan belum dibayarkannya honor bimtek sebesar Rp 90.000 dan biaya transportasi Rp 50.000. “Memang honor itu belum kami terima,” kata Yadi, anggota KPPS di Kemiling.

Ketua KPU Bandar Lampung Dedi Triyadi membenarkan belum dibayarkannya honor bimtek dan honor transportasi anggota KPPS. Hal tersebut, kata dia masih dalam proses pengajuan dan pencairan. Proses pengajuan dan pencairan ini tetap dilakukan pengawasan petugas.

“Nanti dicairkan ke rekening giro PPS setiap kelurahan yag diawasi penyerahannya,” kata Dedi, yang sudah menjabat komisioner dua periode.

Berdasarkan data KPU Bandar Lampung, jumlah anggota KPPS di Kota Bandar Lampung yang dilantik sebanyak 20.160 orang. Jumlah tersebut tersebar di 2.880 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam 126 kelurahan di Kota Bandar Lampung.

Para anggota KPPS tersebut bekerja efektif sejak sejak dilantik pada 25 Januari 2024 sampai 25 Februari 2024. Sedangkan anggaran untuk biaya transportasi pelantikan KPPS adalah sebesar Rp 50 ribu, dan honor bimtek Rp 90 ribu. Setiap anggota KPPS akan mendapat honor awal saat pelantikan Rp 140 ribu. (Emye)

Editor: Mursalin Yasland

× Image