Isu Dewan Jenderal dan Dokumen Gilchrist Menuju 1 Oktober

SumatraLink.id – Ketegangan Angkatan Bersenjata (AB) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) mulai tampak pada awal Tahun 1965. Isu Dewan Jenderal (DJ) yang akan membidik senior Angkatan Darat (AD) terus dihembuskan dan disebarluaskan PKI ke berbagai elemen agar sampai kepada Presiden Soekarno, yang waktu itu kondisi kesehatannya menurun.

Isu DJ yang disebar PKI menjelaskan adanya sekelompok perwira senior TNI-AD untuk mengambil alih kekuasaan (coup d'etat) di ibukota pada waktu yang tepat. Isu ini berkembang selaras dengan ditemukannya Dokumen Gilchrist (DG). DG ini diambil dari nama seorang Duta Besar Inggris di Jakarta yang bertugas tahun 1963-1966 dengan nama Sir Andrew Gilchrist.

Menurut Robert Edward (RE) Elson, DG ditemukan di vila seorang distributor film Amerika yang sekaligus dituduh agen Central Intelligence Agency (CIA) di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Vila tersebut diserang sekelopok pemuda PKI.

“Dokumen ini yang konon adalah telegram rahasia dari duta besar Inggris di Jakarta, Sir Andrew Gilchrist kepada atasannya di London, menyebutkan kemungkinan kerja sama di masa depan antara Inggris dan ‘sahabat kami dari angkatan bersenjata lokal’,” tulis RE Elson dalam bukunya Suharto Sebuah Biografi (2005).

Baca Juga: Sepotong Malam Menjelang Subuh Gerakan 30 September

Elson menyatakan, kekhawatiran Soekarno dengan AB semakin bertambah dengan ditemukannya DG. Ia meminta klarifikasi kepada Letjen Ahmad Yani, selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat (setara KSAD) dan empat panglima AD lainnya pada 26 Mei 1965.

Ahmad Yani menjelaskan, dua stafnya Parman dan Sukendro terus melakukan hubungan dengan Kedutaan Besar Amerika dan Inggris, bahwa perwira-perwira senior telah berkumpul di rumahnya untuk menyatakan pendapat mereka tentang situasi politik ini.

Yani mengungkapkan, yang mengakui adanya satu dewan jenderal yakni Wanjakti, suatu badan yang dibentuk pada tahun 1963, yang bertugas untuk merekomendasikan penempatan dan promosi perwira ke tingkat lebih tinggi. Namun, Yani menyangkal adanya adanya satu badan rahasia.

Pada saat itu, beredar kabar yang menguat, bahwa sekelompok jenderal tingkat tinggi sedang berencana mengambil alih kekuasaan sejak Mei 1965. Hal ini yang membuat Ahmad Yani bersikap keras dan terus menghadang kemajuan PKI. Selain itu, Yani juga berpikiran secara sadar bahwa Amerika sangat menginginkan perubahan politik di Indonesia.

Isu ditemukannya DG ini, menurut Buku Gerakan 30 September Pemberontakan PKI (Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya) Tahun 1994, pada 15 Mei 1965, Dr Soebandrio sebagai kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) menerima surat anonim melalui Pos Jakarta. Surat itu ada dua bagian. Bagian pertama, pengantar dari si pengirim, isinya pengiriman sebuah dokumen yang berguna bagi revolusi. Bagian kedua sebagai lampiran yakni surat yang diketik tanpa tanda tangan ataupun paraf dari si pembuatnya.

“Yang ada hanyalah ketikan nama Gilchrist. Surat itu diketik pada formulir surat yang biasa digunakan oleh Kedutaan Besar Inggris, Gilchrist yang ditujukan kepada Sekjen Kementerian Luar Negeri Inggris,” tulis buku tersebut.

Surat tersebut seoalah-olah memuat laporan Duta Besar Inggris, Gilchrist mengenai koordinasi dengan Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta dalam menangani situasi di Indonesia.

Di dalam surat tersebut, tertulis kata-kata our local army friend, yang memberi kesan seolah-olah ada kerja sama antara unsur-unsur TNI-AD dengan Inggris, yang waktu itu dikategorikan sebagai salah satu kekuatan Nekolim.

Soebandrio menyerahkan surat itu kepada kepala staf BPI Brigjen Pol Soetarto untuk diperiksa. Surat diterimnya, Soetarto tidak mengadakan pemeriksaan tentang otentik atau tidaknya dokumen itu di laboratorium Departemen Angkatan Kepolisian.

Konsep surat yang memuat nama Gilchrist itu dikembalikan kepada Dr Soebandrio disertai penjelasan bahwa formulir yang digunakan untuk pembuatan dokumen itu adalah otentik, karena sama dengan formulir yang pernah disita oleh BPI dari para demonstran yang menyerang Kedutaan Besar Inggris pada tahun 1963. Dr Soebandrio memerintahkan Soetarto untuk memperbanyak DG itu.

Pada 26 Mei 1965, Soebandrio membawa DG kepada Presiden Soekarno. Soekarno memerintahkan Soebandrio untuk mengumpulkan semua panglima AD di Istana Merdeka. Keesokanharinya, pukul 10.00 para panglima angkatan hadir diantaranya Men/Pangad Letjen A Yani, Men/Pangal Laksdya RE Martadinata, Men/Pangau yang diwakili Laksda Udara Sri Mulyono Herlambang, Men/Pangak Irjen Pol Soetjipto Joedodihardjo, dan Dr Soebandrio.

Sementara Presiden Soekarno membacakan isi DG tersebut dihadapkan para panglima tersebut setelah dibagikan salinan dokumen kepada para panglima. Setelah membacakan, Soekarno meminta pendapat A Yani terkait anggota TNI-AD berhubungan dengan Inggris dan Amerika. Letjen A Yani membantah adanya hubungan tersebut. Kemudian Soekarno menanyakan isu DJ, tapi tetap dijawab A Yani tidak ada isu itu.

Isu DG dan DJ saat itu telah dijernihkan. Tapi, isu DG ini telah menyebar luas di luar negeri. Hal ini diketahui saat Presiden Soekarno menghadiri Konferensi Asia-Afriaka II di Aljazair, tahun 1965. Saat itu, Dr Soebandrio yang ikut kunjungan membagi-bagikan salinan DG kepada para anggota peserta delegasi yang berada di Kairo, Mesir.

Dalam buku yang diterbitkan Sekretariat Negara RI tersebut, menyanyangkan tindakan Dr Soebandrio yang seharusnya meneliti secara cermat dan tidak langsung melaporkan kepada Presiden Soekarno. Dengan langsung melaporkan kepada presiden, tindakan Soebandrio telah menguntungkan garis politik dan strategi PKI.

Kabar isu DJ sudah merebak di Jakarta pada Agustus hingga September 1965. Elson menuliskan, Presiden Soekarno sangat terusik atas ketegasan Yani dalam masalah-masalah seperti “kekuasan kelima” dan “Nasakomisasi”.

Menurut Harold Crouch, penulis Buku Militer dan Politik Indonesia (1986), Presiden Soekarno mulai berpikir untuk mengganti Yani dengan panglima AB yang lebih patuh. “Wajar-wajar saja (Soekarno) sering berbicara akan ‘mengambil tindakan’ menyingkirkan Yani,” tulis RE Elson mengutip Crouch.

Isu DJ memang tidak terbukti kuat seperti banyaknya beredar di Jakarta akan merencanakan kudeta kekuasaan Presiden Soekarno. Ketegangan politik sepanjang tahun 1965 membuat kemungkinan perwira senior AD di lingkaran Ahma Yani menjadi target korban Gerakan 30 September.

Sukendro, staf A Yani yang juga penasehat Markas TNI-AD mengakui hal itu, setelah intensnya mengadakan rapat membahas kondisi kancah politik dan mungkin merencanakan berbagai skenario tindakan.

RE Elson mengutip pernyataan Hughes yang mengatakan, sulit untuk memercayai bahwa jenderal-jenderal tingkat tinggi Indonesia tidak memiliki rencana untuk merebut kekuasaan. Dalam suasana masa itu, jenderal-jenderal tersebut akan menjadi naif jika tidak membuat persiapan.

Dalam situasi perpolitikan yang kacau balau tahun 1965, banyak yang termakan persepsi dibandingkan realitas. Menurut Elson tidak diragukan bahwa terlepas dari ada tidaknya DJ, para pemimpin PKI berpikir bahwa DJ memang ada, sebagai mana dalam benak PKI eksistensi DJ langkah sengit melawan kaum komunis.

PKI sendiri mulai membuat rencana seirus untuk mencegah kemungkinkan yang mengerikan. Pada saat itu, anggota AB berpangkat rendah mulai bereaksi dan menunjukkan ketidakpuasan terhadap perilaku senior AD di Jakarta. Anggota AB yang berpangkat rendah tersulut merasa muak melihat gaya hidup senior AD yang berkerja enak di tempat “basah” yang tidak memerhatikan nasib prajurit AB.

Maka, terjadilah benturan politik antaran bawahan dan atasan atau senior AD dan junior AD. Benturan dua kelompok ini dimanfaatkan dalam politik mengusung DJ apa yang disebut Gerakan 30 September.

Upaya ini awalnya telah dijalankan Syam Kamaruzzaman, orang kepercayaan Dipa Nusantara (DN) Aidit, pemimpin PKI tahun 1965. Syam telah menjalin jaringan kontak antara “Biro Khusus” PKI dengan sejumlah kecil perwira yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Isu DJ ini berkembang dibarengi dengan kekhawatiran terhadap niat AD dan juga masalah kesehatan Presiden Soekarno, yang sebelumya pernah jatuh pingsan pada 5 Agustus 1965. Kondisi dua hal ini, yang memantik unsur pimpinan PKI mencari jalan dan cara praktis memadukan kepentingan mereka di berbagai kelompok AB, mulai dari perwira junior yang tidak puas di Jawa Tengah hingga loyalis Presiden Soekarno yang berada di Angkatan Udara.

Upaya PKI ini bertujuan untuk mendahului kepentingan perwira senior AD yang notabene akan melakukan coup d’etat Presiden Soekarno dan juga akan menghancurkan PKI dalam Gerakan 30 September menuju 1 Oktober 1965. (Mursalin Yasland)