SUMATRALINK.ID, JAKARTA — Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS). Pemecatan keanggotan polisi ini terjadi kasus penyadapan ilegal terhadap presiden dan lainnya. Kabiro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, majelsiKKEP menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedur. “Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” kata Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Selain sanksi administratif, majelis juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan EHS merupakan perbuatan tercela. Ia menyatakan, EHS melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam kasus penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap presiden dan lainnya ini, Bareskrim Polri sudah sudah menetapkan tersangka kepada empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Keempatnya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU). Pada Selasa (10/11), Divisi Propam Polri juga menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH. Atas putusan Majelis KKEP tersebut, EHS maupun AS menyatakan mengajukan banding. (*) Editor: Mursalin Yasland Facebook WhatsApp Twitter/X Threads Navigasi pos Mau Daftar Haji tapi Duit Setor Kurang, Bisa Dicicil Dulu