Menara Siger Lampung di depan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. (Foto: pariwisatalamsel.com)
Menara Siger Lampung di depan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. (Foto: pariwisatalamsel.com)

SumatraLink.id, Lampung – Oleh Mursalin Yasland (Jurnalis)

Video celetukan Tiktoker Bima Yudho Saputro dari negeri seberang, telah melambungkan nama Arinal Djunaidi di jagat maya negeri ini. Bahkan, Presiden Jokowi turun gunung menyaksikan langsung kondisi jalan rusak parah di Lampung.

“Jalan (di Lampung) sangat mulus. Saya dan Pak Zulkifli Hasan sampai tertidur,” kata Jokowi ditanya wartawan seusai naik mobil kepresidenan ke lokasi jalan rusak di Lampung Tengah, pada 5 Mei 2023. Saya tidak tahu ini pujian atau sindiran.

Dari kejadian itu, Provinsi Lampung dan nama Arinal selaku gubernur Lampung mencuat dan menjadi trending topik nasional. Wartawan berbagai media sibuk, beritanya jadi running hingga sepekan.

Bahkan, editor tempat saya bekerja kala itu tak melewatkan sedetik pun berita semacam itu. “Viewers-nya masih tinggi,” ujar sang editor yang matanya terus menongkrongi dashboard situsnya.

Beberapa keluarga dan rekan kerja dan sekolah di Tanah Jawa dan Sumatra setiap bertemu dipastikan menanyakan kejadian itu. Lampung menjadi tersohor, luar biasa, tapi ironisnya soal jalan rusak.

Arinal (68 tahun), berasal dari keluarga besarnya di Lampung Utara (sebelum pemekaran jadi Waykanan) bernasib mujur. Karir PNS-nya dari bawah hingga pucuk jabatan pegawai sampai pensiun. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, jabatan terakhirnya. Sebuah jabatan yang sulit diraih seorang PNS/ASN apalagi di tingkat provinsi. “Pala’nyo pegawai,” baso wong kito Palembang.

Ketika menjabat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Metro, saya sudah mengenalnya (meski dia tidak mengenal saya) saat liputan kunjungan Menteri Pertanian meninjau sawah di Kota Metro. Kala itu, orangnya biasa-biasa saja gaul-lah, kata anak zaman ini. Karir Arinal termasuk moncer, tidak pernah duduk di “bangku panjang”.

Hijrah ke Pemprov Lampung, Arinal menjabat Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Lampung di era Gubernur Lampung Sjachroedin ZP. Ketika menjabat ini, Arinal mulai sedikit “sensitif” dengan pemberitaan wartawan maupun saat dikonfirmasi wartawan di Lampung khususnya yang ngepos di Kantor Pemprov Lampung.


Saya dan seorang kawan wartawan media Jakarta sempat “disidang” Arinal dan stafnya di aula Kantor Dishut Lampung terkait pemberitaan di media kami keluarnya berita terbitnya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau istilah dokumen angkut kayu di Lampung Selatan menuju Padang, Sumatra Barat.

Saat itu, ada larangan kayu hasil hutan menyeberang provinsi. Nah, kenapa terbit SKSHH? Beberapa pejabat di Dishut Kabupaten Lampung Selatan diperiksa penyidik PNS Polda Lampung, termasuk pejabat di Dishut Lampung, tidak termasuk Arinal.

Berita ini sempat ramai di lingkungan Kementrian Kehutanan RI, sampai di telinga menteri yang waktu itu dijabat Malam Sambat (MS) Kaban. Upaya Arinal mengundang kami berdua sangat positif, sekaligus klarifikasi dan verifikasi atas pemberitaan tersebut. Pada saat itu, berjalan normal-normal saja akrab tidak ada bentak-bentak apalagi melecehkan tugas wartawan.

Hal sama ketika Arinal menjabat Asisten II Bidang Ekubang Pemprov Lampung, kondisi pemberitaan tentang pembangunan Lampung biasa-biasa saja, lagi pula jarang wartawan mewawancarainya langsung, karena Gubernur Sjachroedin lebih suka diwawancarai wartawan kapan, dimana, dan apapun kondisinya. Jadi, sumber berita langsung dari gubernurnya, penentu kebijakan tak pusing-pusing wartawan.

Ketika menjabat Sekdaprov Lampung dibawah Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, bahkan saat menduduki kursi BE 1, Arinal semakin “garang” sama wartawan. Banyak hal yang bersentuhan dengan kebijakan Pemprov Lampung, Arinal menanggapinya dengan “sinis”. Seakan beberapa pertanyaan wartawan kepadanya ingin “menjatuhkan” atau ingin “menuduhnya”. Sikap su’udzhon kepada wartawan ini selalu ia tempatkan di shaf depan dibandingkan sikap husnudzon.

Pertanyaan-pertanyaan wartawan, banyak ia jawab dengan nada dan komentar “tidak bersahabat”. Bahkan, beberapa pertemuan di kantor gubernur dan di luar, terkadang ia melontarkan langsung “kekerasan verbal” kepada wartawan dan nama medianya di tengah publik, yang belum tentu benar tudingannya. Ia tidak sadar bahwa dia pejabat publik, bukan pemilik perusahaan keluarga. Ujung-ujungnya, biasa, minta maaf. (Data raport merahnya dapat dilihat di situs AJI Bandar Lampung).

Padahal, wartawan bekerja berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dibaluti Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Profesi ini menjadi pilar keempat di negeri ini, untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan koridor dan atau on the track. Bila ada (segelintir) wartawan atau medianya yang “macam-macam” tidak sesuai dengan UU atau KEJ, publik dan pejabat dapat menempuh sesuai jalurnya, bukan dengan cara-cara premanisme.

Saya tidak tahu kenapa Arinal berubah seperti ini sampai kini? Berbeda dengan gubernur-gubernur Lampung sebelumnya. Konon katanya, ia justru bersahabat dengan (segelintir) “petinggi” wartawan di Lampung. Tapi, buktinya, sikap ini tidak menghilang, malah makin jadi, dan atau memang sengaja dijadi-jadiin? Wallahua’lam bishawab.


Anak Muda Hijrah ke Politik

Terakhir “bergaul” dengan Mirza, panggilan Ahmat Mirzani Djausal, ketika menjabat Hipmi Bandar Lampung dan Hipmi Lampung, tahun 2000-an. Ia anak pengusaha di Lampung yang tinggal di Pahoman memulai karir bukan sebagai PNS/ASN. Ia mengelola perusahaan keluarganya dan aktif di organisasi anak muda yang berbau wirausaha.

Tidak banyak pengalaman yang tersimpan dari pertemuan dengan Mirza. Selain selang usia yang terpaut jauh, juga pada saat itu sosok dirinya tidak banyak bersentuhan dengan angle-angle atau isu-isu pemberitaan lokal maupun nasional. Artinya, jauh dari isu-isu miring dalam jagat pemberitaan di Lampung.

Kala pertemuan demi pertemuan dengan Mirza, waktu masih anak muda enerjik, ia beserta komunitas dan koleganya kerap nongkrong di lobi Hotel Grand Anugerah dekat Bundaran Tugu Adipura. Hotel ini letaknya strategis, mudah dijangkau, dan parkiran mobil dekat. Artinya, untuk berkomunikasi langsung face to face dengan Mirza untuk urusan persahabatan atau bisnis mudah dan cepat.

Seusai nongkrong di Kantor Gubernur Lampung, pagi hingga siang, biasanya kami beralih ke lobi Hotel Grand Anugerah. Dengan modal paket kopi teko, kami bisa duduk dari siang sampai malam. Di tempat ini, banyak narasumber on the record dan off the record yang mampir terutama kalangan pengusaha dan politisi. Kalangan birokrat ada tapi tidak banyak. Lumayan nambah-nambah info isu berita.

Tidak banyak yang dikorek dari Mirza yang kala itu low profile, selain “mengangkat” dirinya yang masih muda maju menjadi orang populer di Lampung. Selain mudah diajak berkomunikasi, ia juga kerap memberikan visi ke depan tentang dunia usaha di Lampung. Waktu itu, belum berbicara dan mengupas masalah politik lokal sama sekali.

Keseringan bertemu di lobi hotel dan tempat lain, tak merubah sikap dan cara pandangnya terhadap pekerjaan yang digelutinya. Ia tetap mengedepankan adab dibanding ilmu, apalagi terhadap yang lebih usia darinya.

Seiring waktu berjalan, dunia sudah berubah. Kami sudah jarang bertemu dan ngobrol lagi seperti di lobi hotel itu. Kini, ia sudah merambah dunia politik, yang sama sekali tidak pernah kami singgung zaman itu. Belum tahu, apakah Mirza sekarang masih sama yang dulu yang kami kenal. Wallahua’lam bishawab.

Kedua tokoh ini: Arinal dan Mirza, kini telah hijrah ke dunia politik praktis dan siap berkontestasi pada Pemilihan Gubernur Lampung pada 27 November 2024. Semoga “Lampung Maju”. ***