Dampak Krisis Global di Teluk, Harga Plastik Naik

SUMATRALINK.ID, LAMPUNG – Konflik global di Teluk dan ketatnya lalu lintas kapal di Selat Hormuz berdampak pada naiknya harga plastik. Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menilai krisis pasokan plastik bukan hanya berdampak pada pedagang kecil, tetapi menjadi krisis sistemik yang memukul seluruh rantai ekonomi dari produsen hingga konsumen.

Lonjakan harga terjadi karena terganggunya pasokan petrokimia global akibat konflik di Asia Barat, yang memperlihatkan betapa rentannya sistem plastik berbasis bahan bakar fosil. Gangguan di jalur strategis Selat Hormuz telah memperketat pasokan bahan baku petrokimia global dan mendorong harga plastik ke level tertinggi.

“Imbas serangan pemerintah AS dan Israel terhadap Iran mengganggu rantai pasok bahan baku plastik membuat harga kemasan plastik sekali pakai naik,” kata Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar seperti dilansir aliansizerowaste.id, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, Indonesia harus melepas diri dari ketergantungan energi fosil dan menjadi momentum bagi Pemerintah dan produsen untuk kembali kepada hirarki pengelolaan sampah dengan memprioritaskan pengurangan produksi plastik dari hulu.

Kemudian, membangun sistem guna ulang dan memperbaiki tata kelola daur ulang. Memperkuat EPR secara menyeluruh dimulai dengan mengeliminasi kemasan-kemasan yang sulit didaur ulang seperti saset.

Ketika konflik terjadi, ekspor minyak dan nafta tersendat. Hingga 1,2 juta barel per hari ekspor nafta bisa terganggu. Saat ini, harga nafta melonjak dari 600 – 800 dolar AS menjadi 900 dolar AS per ton. Margin nafta di Asia juga naik dari 108 dolar AS menjadi lebih dari 400 dolar AS per ton.

Indonesia yang masih bergantung pada impor bahan baku seperti nafta pun ikut terdampak. Sekitar 50 persen bahan baku plastik diimpor dari Timur Tengah, sehingga kenaikan harga menjalar ke berbagai sektor seperti produsen kemasan, manufaktur, hingga pelaku usaha kecil di sektor makanan.

Ini membuktikan plastik terutama sekali pakai sangat bergantung pada sistem fosil global yang merugikan industri, UMKM, konsumen, hingga lingkungan sebab sebagian besar plastik yang diproduksi hanya akan berakhir menjadi sampah yang tak terkelola.

“Akar persoalannya ada pada struktur industri itu sendiri. Sekitar 40 persen produksi petrokimia digunakan untuk kemasan berkualitas rendah yang hanya dipakai sekali lalu menjadi polusi di dalam negeri. Ini bukan fondasi ekonomi yang kuat,” kata Direktur Eksekutif Dietplastik Indonesia, Tiza Mafira.

Tiza mengatakan, sebaliknya sistem yang selama ini mendorong konsumsi plastik sekali pakai, terutama melalui produk sachet, justru menggantikan sistem curah (refill) atau guna ulang (reuse) yang sebelumnya lebih efisien.

Artinya, produksi kemasan yang dipakai pada sistem curah  atau guna ulang mendorong sistem untuk senantiasa memperpanjang masa pakai kemasan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku minyak.

AZWI menegaskan solusi atas krisis ini bukanlah menunggu harga plastik kembali stabil, melainkan mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai berbasis fosil.

Transformasi menuju sistem guna ulang dan isi ulang menjadi langkah strategis yang tidak hanya lebih tangguh terhadap krisis, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi lokal dan menekan timbulan sampah.

“Indonesia perlu tegas mewajibkan produsen menerapkan ekonomi sirkuler yang nyata, dimulai dari memastikan produk dan kemasan dapat digunakan berulang kali (reuse),” kata Co. Coordinator AZWI Rahyang Nusantara.

Percepatan implementasi kebijakan nasional juga menjadi kunci. AZWI menilai target pengurangan sampah oleh produsen melalui Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 (P75) perlu dipercepat, tidak menunggu hingga 2030.

Bersamaan dengan itu, pemerintah perlu segera menghentikan produksi dan penggunaan plastik problematik, yaitu plastik bernilai rendah, sulit didaur ulang, dan berpotensi membahayakan kesehatan.

Untuk jenis plastik yang belum dapat dieliminasi, perbaikan tata kelola daur ulang tetap diperlukan. Namun perlu ditegaskan bahwa daur ulang tidak dapat menjadi solusi tunggal, karena sangat bergantung pada pemilahan dan pengangkutan terpilah dari sumber.

Tanpa sistem yang baik, plastik berisiko terkontaminasi dan justru membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, penguatan daur ulang harus berjalan seiring dengan penghentian material problematik. (*)

Editor: Mursalin Yasland