Indonesiaku Mampu, tapi Maukah?

MAMPU dan Mau, dua kata ini bisa saling bertautan dan bisa juga saling bertolak belakang. “Mampu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kuasa, bisa, sanggup, atau kaya. Sedangkan “Mau” berarti sungguh-sungguh, suka, atau sudi.

Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutlah) pernah terjadi 11 tahun lalu. Pulau Kalimantan terpapar parah kabut asap yang berasal dari harhutlah. Karhutlah menelan korban jiwa; anak-anak dan orang dewasa, termasuk juga orang utan.

Kejadian pada 2015 silam, terulang lagi tahun 2026. Tidak saja Kalimantan, tapi juga meluas ke Sumatra. Belajar dari pengalaman sebelumnya, seharusnya pemerintah tidak terperosok di lubang yang sama dalam penanganan karhutlah.

Tapi, apa daya? Pemerintah tetap seperti biasa lamban dan terkesan ‘membiarkan’. Karhutalah telah melebihi dua bulan lebih. Tingkat kepekatan kabut asap semakin membahayakan kesehatan manusia dan satwa.

Masyarakat panik, pemerintah ‘adem anyem’. Penanggulanan karhutlah sepertinya sebatas di atas meja-meja rapat, aksi di lapangan tak terpantau. Progresivitas aksi tak terukur, sementara kabut asap semakin menebal dan jarak pandang semakin pendek.

Karhutlah, sebenarnya bukan barang baru. Saat musim kemarau panjang, satu-satunya cara ekstrem dan lowcost –meski berisiko– untuk membuka lahan berpuluh-puluh hekntare dengan cara membakar.

Siapa membakar? Ini yang masih belum ada pengusutannya. Pemerintah masih sibuk dengan penanggulangan karhutlah, sementara siapa yang membakar masih abai. Hal ini butuh pengusutan serius, asalkan mau.

Bagi petani atau pekebun, pemilik lahan atau ladang yang tak luas, tentu sudah memperhitungkan lahan yang akan dibuka untuk menanam. Mereka sudah menglokalisir areanya, agar tidak mengganggu lahan milik orang lain.

Bagi pengusaha pemilik lahan yang sangat luas, mereka berpikiran sangat pendek asalkan lahan terbuka luas untuk segera menanam bibit. Tak peduli, lahan yang dibuka (land clearing) mengganggu lahan orang lain atau lingkungan sekitar.

Dengan mengantongi ‘izin’ pemerintah membuka kebun sawit, mereka seenaknya membakar hutan untuk menggapai hasrat bisnisnya di musim kemarau. Mereka meniadakan kesengajaan dengan berdalih kejadian karhutlah karena alam.

Ketika api masih kecil, pemerintah biasa-biasa saja. Ketika api membesar, justru pemerintah masih juga seperti biasa, seakan tak bermasalah. Berita kabut asap di media mainstream dan media sosial berkecamuk, pemerintah baru sibuk menanggulangi karhutlah. Itupun masih sebatas rapat-rapat di atas meja.

Padahal, kalau pemerintah serius penanganan karhutlah tak separah ini dampaknya. Kesan pembiaran karhutlah tampak nyata. Api yang membakar lahan dan hutan seakan ketika belum maksimal targetnya, belum ada tindakan nyata.

Pemerintah memiliki sumber daya manusia, finansial, dan peralatan. Seharusnya penanggulangan karhutlah tidak bertele-tele dan berlama-lama, sehingga berdampak kesehatan manusia dan satwa.

Itu tadi, pemerintah sebenarnya mampu dengan cepat memadamkan karhutlah agar tidak meluas dan berdampak kesehatan. Tapi, pertanyaannya maukah pemerintah segera mengatasi karhutlah?

Ketika negara tetangga seperti Malaysia (yang juga berdampak asap) dan Jepang menyodorkan bantuan untuk memadamkan karhutlah, pemerintah RI menolak. Artinya, pemerintah tidak mau malu dalam penanggulangan karhutlah.

Keseimbangan alam semesta sudah ada sejak Allah Subhanahuwata’ala menciptakan langit dan bumi. Artinya penciptaan alam semesta ini dilakukan dengan penuh hikmah dan bukan main-main. Tapi, pada akhirnya manusialah yang merusaknya.

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar),” (Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41)

Ada apa dengan Indonesiaku? (Jangan-jangan) Karhutlah kasus kesengajaan atau kejadian alam?

Soalnya, penanganan kasus karhutlah: Indonesia mampu tapi tidak mau. Atau, Indonesia mau tapi tidak mampu. Nah, berpikirlah Indonesiaku ke depan. (Mursalin Yasland)